LKBH IBLAM Mengikuti Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Pemerintah kota Depok berserta DPRD Komisi D melakukan RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

LKBH IBLAM Salah satu dari sekian banyak OBH (Organisation Bantuan Hukum) yg akreditasi di kemenhumham menjadi bagian dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) mengenai rancangan Perda Kota depok tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pernyataan sikap LKBH
1. Terimakasih atas perhatian Executive & Legislator Kota depok atas Raperda untuk Bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu Kami menyambut gembira karena Dana APBD yang di berikan Kanwil Kemenhumham masih belum cukup untuk membantu penanganan dalam kasus2

2. Kita memohon untuk pertimbangan di buatkan platform seperti Yg sudah di terapkan pada SID Bankum kemnhumham dalam melakukan Permohonan atas pendampingan hukum yg sudah dilakukan LBH2
hal tersebut
dalam Bab VI pasal 22 akan memudahkan Tim PENGAWASAN melalui system online

3. Agar Pemkot Depok menambahkan Main menu pada Portal Resmi Pemerintahan Kota Depok di www.depok.go.id
dengan Info Publik agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi LBH2 mana saja yang terdatar di kota depok.

4. Menambahkan Pasal Litigasi Untuk PHI bagi tenagakerja

ujar
syahrul Ramadan (sekjen LKBH IBLAM)
Syahroni (Sekertasis LKBH IBLAM)
Galih & Al qamar (Humas LKBH Iblam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *